Upaya memperkuat pariwisata halal di Indonesia terus digencarkan pemerintah. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen tersebut saat menyerahkan sertifikat halal kepada lima pelaku UMKM di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa.

Penyerahan sertifikat dilakukan bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH dalam mempercepat sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM yang berada di kawasan desa wisata di berbagai daerah.

Desa Wisata Jatimulyo dipilih sebagai lokasi kegiatan karena rekam jejak prestasinya yang menonjol. Desa ini berhasil meraih Juara I kategori Desa Wisata Maju pada Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 dan sebelumnya juga telah mendapatkan pendampingan dalam program desa wisata berkelanjutan. Keberhasilan tersebut menjadikan Jatimulyo sebagai salah satu contoh pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dinilai berhasil.

Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 123 pelaku UMKM di Jatimulyo telah mengantongi sertifikat halal untuk 139 produk yang mereka hasilkan. Menurut Widiyanti dalam keterangannya, sertifikasi halal bukan hanya soal memenuhi standar tertentu, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing produk lokal.

Program percepatan sertifikasi halal sendiri telah dimulai sejak pertengahan 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata. Melihat hasil yang positif, program tersebut kemudian diperluas ke 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Secara nasional, kerja sama Kementerian Pariwisata dan BPJPH telah menghasilkan lebih dari 31 ribu sertifikat halal yang tersebar di 1.116 desa wisata di 34 provinsi.

Haikal Hasan menilai konsep pariwisata halal kini berkembang menjadi tren global dan tidak lagi identik hanya dengan wisatawan Muslim. Menurutnya, label halal telah menjadi simbol kebersihan, kesehatan, keamanan, serta transparansi yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Ia juga mencontohkan sejumlah negara seperti China, United States, dan South Korea yang mulai mengembangkan sektor wisata halal sebagai peluang ekonomi baru.

Dukungan juga datang dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, menyebut sertifikasi halal sebagai langkah membangun peradaban usaha yang lebih bermartabat di desa. Sementara itu, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, berharap semakin banyak destinasi wisata di wilayahnya memperoleh sertifikasi halal sehingga mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan kunjungan ke berbagai objek wisata di daerah tersebut.

Foto: Dok. Kemenpar RI